Peta kekuatan paspor dunia sedang mengalami perubahan signifikan yang akan terlihat pada tahun 2026. Laporan terbaru dari Henley Passport Index menunjukkan peningkatan jurang antara negara dengan tingkat mobilitas tertinggi dan terendah, mencerminkan bagaimana paspor kini menjadi faktor penting dalam menentukan akses ke ekonomi, keamanan, dan peluang global.
Di puncak daftar, Singapura terus mempertahankan posisinya sebagai negara dengan paspor terkuat, memungkinkan warganya untuk mengakses 192 destinasi tanpa visa. Di sisi lain, Afghanistan menempati posisi paling bawah, di mana warganya hanya dapat memasuki 24 negara tanpa perlu visa, menyoroti kesenjangan mobilitas global yang semakin melebar.
“Dalam dua dekade terakhir, mobilitas global mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi distribusinya sangat timpang,” ungkap Dr. Christian H. Kaelin, Ketua Henley & Partners. Gerak laju pertumbuhan ini penting diperhatikan agar kebijakan yang ada bisa lebih inklusif dan memberdayakan semua negara.
Pentingnya Paspor di Era Globalisasi
Paspor tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan akses. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk bepergian dan berpartisipasi dalam kegiatan internasional menjadi komoditas berharga. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda, dan ini menciptakan variasi signifikan dalam pengalaman perjalanan.
Negara-negara dengan paspor yang kuat memberikan kemudahan bagi warganya untuk menjelajahi berbagai belahan dunia tanpa harus menghadapi proses administratif yang rumit. Di sisi lain, negara-negara dengan paspor yang lemah sering kali mengharuskan warganya untuk mengajukan visa untuk hampir setiap perjalanan, menyulitkan akses ke peluang internasional.
Oleh karena itu, kebijakan perbatasan dan tingkat keterbukaan suatu negara memainkan peran yang amat penting dalam menentukan mobilitas warganya. Peningkatan pengawasan di perbatasan oleh banyak negara juga menambah lapisan kompleksitas terhadap perjalanan internasional.
Kebijakan Perbatasan dan Dampaknya pada Mobilitas
Kebijakan mengenai perbatasan sangat bervariasi antar negara. Misalnya, warga negara AS memiliki akses bebas ke 179 negara, namun AS hanya menawarkan status bebas visa kepada 46 negara lain. Hal ini menempatkan AS di peringkat 78 dalam Henley Openness Index, menunjukkan ketidakcocokan dalam kebijakan mobilitas.
Sementara itu, China menunjukkan tren yang berbeda. Dalam dua tahun terakhir, negara tersebut membuka akses bebas visa ke lebih dari 40 negara, kini menerima warganya dari 77 negara tanpa syarat visa. Ini adalah langkah signifikan yang mencerminkan perubahan kebijakan Beijing dalam menjalin hubungan internasional.
“Keterbukaan adalah alat kuat dalam diplomasi dan pengaruh global,” ujar Dr. Tim Klatte dari Grant Thornton China, menekankan pentingnya aksesibilitas dalam strategi negara. Dengan meningkatkan jumlah negara yang diizinkan untuk masuk bebas visa, China tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga memperkuat statusnya di kancah global.
Perubahan dalam Kebijakan Visa AS dan Implikasinya
Baru-baru ini, rencana kontroversial oleh U.S. Customs and Border Protection muncul, yang berpotensi mengakhiri perjalanan bebas visa bagi banyak negara sekutu. Mulai tahun 2026, warga dari 42 negara, termasuk Inggris dan Jerman, mungkin diminta untuk menyerahkan data pribadi yang sangat mendetail, termasuk riwayat media sosial dan biometrik.
Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan data dan dampaknya terhadap kebebasan bergerak. Greg Lindsay dari Atlantic Council menekankan bahwa ini dapat menimbulkan penyaringan yang ketat terhadap individu berdasarkan ideologi dan profil data mereka.
Ketika negara-negara semakin mengedepankan keamanan nasional, langkah-langkah seperti ini dapat memberikan dampak negatif pada hubungan internasional dan kepercayaan antar negara. Upaya untuk memperketat perbatasan sering kali berlokasi dalam konteks geopolitik yang lebih luas, memengaruhi dinamika hubungan global.
Menilai Kekuatan Paspor: Kasus AS dan Inggris
Banyak perhatian kini tertuju pada Amerika Serikat dan Inggris, yang meski masih berada dalam daftar sepuluh besar, telah mengalami penurunan signifikan dalam hal akses bebas visa. Amerika Serikat kehilangan tujuh destinasi, sementara Inggris kehilangan delapan dalam satu tahun terakhir, mencerminkan tren yang menyedihkan.
Sejak tahun 2006, Amerika Serikat telah turun dari peringkat keempat menjadi yang kesepuluh, sedangkan Inggris merosot dari peringkat ketiga ke ketujuh. Penurunan ini menunjukkan bukan hanya perubahan kebijakan, tetapi juga pergeseran yang lebih besar dalam kekuatan geopolitik kedua negara.
“Penurunan kekuatan paspor ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga merupakan indikasi dari perubahan geopolitik yang mendasar,” jelas Misha Glenny, jurnalis internasional yang berpengaruh. Hal ini bisa berimplikasi pada hubungan diplomatik serta persepsi global terhadap kedua negara.
